Alasan Khusus Di Balik Pemindahan Ibu Kota

    0
    180

    Jakarta – Suara Ekonomi

    Meskipun telah diputuskan hampir satu bulan yang lalu, pemindahan ibu kota Indonesia masih menuai banyak kontroversi. Mengapa harus di pindahkan, bagaimana nasib Jakarta selanjutnya, dan alasan memilih Kalimantan untuk ibu kota baru merupakan pertanyaan yang paling sering muncul. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) menjelaskan bahwa meski ibu kota pindah, DKI Jakarta akan tetap berkembang. Bahkan pemerintah berharap DKI Jakarta akan lebih maju dan bisa menyaingi Singapura di tahun yang akan datang.

    Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibu kota akan pindah sebagian di Penajam Paser Utara Kalimatan Timur dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara. Hal ini telah disahkan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang lalu. Namun pertanyaan terkait haruskah ibu kota dipindahkan terus menjadi tanda tanya bagi rakyat Indonesia. Hal ini telah dijawab oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya Jakarta sudah sejak lama menjadi pusat dari banyak sektor, sehingga butuh pembaruan. Perpindahan ini juga bertujuan untuk pemerataan kesenjangan sosial di Indonesia.

    Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo
    Sumber: Twitter.com

    “Jakarta saat ini sudah menyangga beban terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Ini bukan kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tapi kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta yang makin berat itu. Ini juga untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa,” tuturnya dilansir dari laman Kompas.

    Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru akan di mulai di akhir tahun 2020 dan di perkirakan akan selesai di tahun 2024. Kabarnya Kalimantan Timur nanti hanya sebagai pusat pemerintahan saja. “Pusat Pemerintahan adalah bagian dari sektor jasa, yang tentunya akan berdampak pada wilayah sekelilingnya. Dan membangun ibu kota baru adalah salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan. Dari sekian banyak pusat yang ada di Jakarta, hanya Pusat Pemerintahan yang bisa dipindahkan,” ujar Bapennas dikutip dari laman Kompas.

    Desain Ibukota Baru
    Sumber: Babe.news

    Pusat Pemerintahan yang akan pindah antara lain Istana Negara, kelembagaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), kantor kedutaan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

    Dalam acara Youth Talks pada tanggal 20 Agustus 2019, Bappenas memaparkan bahwa perkiraan penduduk yang akan pindah ke ibu kota baru sebanyak 1,5 juta orang. Yang terdiri 200.000 orang dari lembaga negara, 25.000 orang personil Polri dan TNI, 300.000 penunjang ekonomi bisnis, dan 800.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sisanya adalah para anggota keluarga Polri dan TNI. Menurut perkiraan, 1,5 juta adalah jumlah maksimal untuk penduduk yang akan ada di ibu kota baru.

    Dilansir dari laman Kompas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan pihaknya akan mendahulukan pembangunan jalan untuk persiapan pemindahan ibu kota. Lalu tahap kedua yaitu mendesain kawasan. Pemerintah sedang memetakan lokasi-lokasi untuk istana, perkantoran, pusat komersil dan lain-lain. Selain itu, ada dua taman yang rencananya akan di bangun di ibu kota baru. Yang pertama bertuliskan NKRI Boulevard dan yang kedua People Square. Menurut kabar yang beredar akan ada juga Monumen Soekarno-Hatta.

    Desain Taman Ibukota Baru
    Sumber: Babe.news

    Menurut keterangan Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019), biaya pemindahan ibu kota sendiri mencapai 466 triliun rupiah. Pendanaannya akan berasal dari APBN sebesar 19%, sisanya dari investasi swasta dan BUMN. Pendanaan dengan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menjelaskan tukar guling aset merupakan sumber pembiayaan yang paling memungkinkan. Aset milik pemerintah akan dilepas, lalu diserahkan pada swasta untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru tersebut. “Dikasih swasta, dijual swasta, swasta membangunkan ganti itu,” terangnya dilansir dari laman Detik.

    Resiko pelaksanaan skema tukar guling ini salah satunya hanya sedikit grup pengembang yang punya dana besar. “Kemungkinan besar yang bisa terjadi, karena yang punya uang triliunan rupiah kita tahu tidak banyak orang. Bisnis properti kan hanya 5 group, Podomoro, Ciputra, Lippo, Sinarmas. Kan hanya 4 itu yang besar properti triliunan,” tambahnya dilansir dari laman Detik.

    Risiko lainnya pemerintah dapat kehilangan asetnya di Jakarta yang merupakan aset bersejarah, yang seharusnya dapat dipertahankan. Jika itu terjadi maka aset bersejarah di Jakarta akan dikuasai para konglomerat.

    Quotes Presiden Jokowi
    Sumber: Twitter.com

    Di lain sisi, para warga asli Penajam Paser Utara sangat senang dan mendukung pemindahan ibukota tersebut. Warga berharap agar perekonomian semakin merata dan maju. Ia juga berharap Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai pemegang ekonomi terbesar di dunia. “Sebagai warga asli saya sangat senang karena dengan berpindahnya ibu kota ke Penajam Paser Utara pasti meningkatkan pemerataan di Kalimantan, dari sektor pendapatan masyarakat dan teknologi mungkin bisa sama dengan di Jawa,” ungkap pemuda tersebut dikutip dari laman Kompas.

    Reporter: Senchia E

    Editor: Anita Permata S

    BAGIKAN
    Berita sebelumyaResensi Buku: The Perfect Muslimah
    Berita berikutnyaMembusuknya Beras Bulog di Penghujung Tahun
    LPMSE atau Lembaga Pers Mahasiswa Suara Ekonomi merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang lahir sejak 1986 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila Jakarta. Produk LPMSE : Majalah, Buletin, Koran, Tabloid, Lembar Pemberitahuan, Mading, MyCampus, dan lainnya dan kini Majalah Online di www.suaraekonomi.com

    LEAVE A REPLY