Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon keputusan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi milik Kaesang, karena sebagai orang dewasa, Kaesang harus bisa menentukan masa depannya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya.

“Ya, saya selalu mengatakan itu. Ketika anak menikah, mempunyai rumah sendiri, dan mempunyai istri, maka mereka harus mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, apa yang diputuskan adalah tanggung jawabnya,” ujar Jokowi seperti dikutip dari news.republika.co.id.

Saat ditanya apakah Kaesang membicarakan hal ini terlebih dahulu dengannya, Jokowi mengatakan bahwa meminta restu sudah menjadi hal yang lumrah di keluarganya. Meski begitu, ia mengaku tak bisa menghentikan keinginan Kaesang untuk bergabung dengan partai politik.

“Iya, dalam keluarga mendoakan keberkahan adalah hal yang lumrah. Karena saya bilang tidak pun, itu masih berhasil. Anak-anak saya semua seperti itu,” tambahnya.

 Respons Jokowi dan Gibran soal putusan MA yang buka jalan Kaesang maju Pilkada 2024 ( Sumber: solo.tribunnews.com )

Sebelumnya, PSI memastikan bahwa putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, akan bergabung dengan partai tersebut sebagai anggota baru menjelang pemilu 2024.

“Sudah dibuka dengan audio dan video (beredar di media sosial). Sebenarnya, ini adalah diskusi panjang antara pengurus DPP PSI dengan Mas Kaesang,” ujar Ketua DPD PSI Kota Solo, Antonius Yogo Prabowo.

Antonius menjelaskan bahwa butuh berbulan-bulan diskusi sebelum Kaesang akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota baru PSI. Meski demikian, hingga saat ini, adik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tersebut belum menerima KTA (Kartu Tanda Anggota).

“Akan ada penyerahan KTA, soal KTA resmi (penandatanganan resmi). Sebenarnya, ini sudah beberapa hari (Kaesang bilang akan bergabung dengan partai), tapi karena kesibukan Mas Kaesang, dia baru bisa membuat video,” ujar Antonius Yogo.

Keanggotaan Kaesang di PSI dinilai menjadi kebanggaan bagi partai tersebut. “Mas Kaesang adalah sosok yang membanggakan bagi kami, anak-anak muda dari partai baru, partai anak-anak, rakyat kecil. Prosesnya panjang,” ungkap Antonius.

Presiden Jokowi (kiri) dan Kaesang Pangarep (kanan) ( Sumber: beritanasional.com )

Fenomena politik dinasti yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi menuai berbagai pandangan dari masyarakat dan tokoh politik di Indonesia. Kehadiran putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang bergabung dengan PSI, serta kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang sudah lebih dulu terjun ke dunia politik, memicu reaksi beragam.

Sebagian masyarakat menyambut positif kehadiran Kaesang dan Gibran dalam politik. Mereka percaya bahwa pengalaman dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Jokowi akan menjadi modal berharga bagi keduanya dalam berkontribusi untuk bangsa. Namun, tidak sedikit pula yang merasa skeptis dan khawatir terhadap politik dinasti ini. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan keluarga dalam politik bisa membuka peluang bagi praktik nepotisme dan korupsi.

Dalam perkembangan terbaru, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep masuk dalam daftar calon Gubernur DKI Jakarta. Hal ini bertepatan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Langkah politik tersebut ditanggapi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan menyatakan bahwa seorang ketua umum partai memang harus mencalonkan diri sebagai pejabat.

“Saya belum baca putusan MA, saya belum lihat, ya. Tapi kalau Ketua Umum Partai (PSI) Mas Kaesang ingin maju dengan sesuatu, maka politik memang seperti itu,” ujar Zulhas seperti dikutip dari news.detik.com.

Zulhas menjelaskan bahwa dalam politik, ketua partai harus mencalonkan diri di eksekutif atau legislatif.

“Kalau jadi ketua umum partai tidak mau dicalonkan, calon ini tidak mau dicalonkan, itu yang kita sebut sebagai ketua ormas. Kalau politik ya harus benar-benar mengangkat bupati, gubernur, wakil presiden, presiden. Perjuangan politik ada dua, eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

“Jika Anda tidak ingin bertarung di sana, jangan lakukan itu di bidang politik. Hanya ormas yang bisa menjadi ketua umum ormas Islam atau ormas lainnya,” tambahnya.

Fenomena politik dinasti di keluarga Jokowi tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Baik pendukung maupun pengkritik politik dinasti memiliki argumen masing-masing. Yang jelas, masyarakat Indonesia berharap agar siapapun yang terjun ke dunia politik dapat membawa perubahan positif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Reporter: Danzel Natalius

Editor: Bilal Ibnu Yustiardi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini