Jakarta – Suara Ekonomi

Pada periode Jokowi, utang negara meningkat Rp6.445,07 triliun atau 41,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja yang cukup besar, diantaranya untuk pemulihan Covid-19. Selain itu, penyediaan vaksinasi Covid-19 secara gratis juga menjadi salah satu penyebab timbulnya utang negara.

Secara nominal, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan dibanding dengan periode tahun lalu. “Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” ujar Sri Mulyani selaku Kemenkeu dalam laporan APBN Kita Selasa, (27/04) yang dikutip dari laman Tempo.co. Ibu Sri juga mengatakan pembiayaan utang diperlukan pemerintah untuk menopang kebutuhan dari pembiayaan non-utang, termasuk investasi. Serta sejalan dengan upaya pemerintah untuk menutup defisit anggaran tahun ini sebesar 5,7% terhadap PDB.

Selain itu, ada beberapa faktor terjadinya utang di Indonesia. Pertama adalah warisan dari masa jabatan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat utang pemerintah sebesar Rp2.700 dan BUMN Rp500 triliun. Utang tersebut menyumbang hampir 1/3 dari bengkaknya yang dimiliki pemeritahan sekarang.

Faktor kedua datang dari utang pemerintah pada masa jabatan Presiden Joko Widodo itu sendiri. Jumlah utang tersebut meningkat hampir 150% dari masa jabatan presiden sebelumnya. Peningkatan tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu 5-6 tahun saja.

Faktor ketiga merupakan penambahan-penambahan dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Utang BUMN per 2020 menembus hingga Rp2.140 triliun. Utang tersebut meningkat sebanyak 350% dari warisan BUMN masa jabatan presiden sebelumnya. Hal ini, terdiri atas utang BUMN non-keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan keuangan Rp999 triliun.

Dari ketiga faktor tersebut, utang pemerintah dan BUMN di periode Jokowi mencapai Rp8.501 triliun. “Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN,” ujar Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini yang dikutip dari laman CNNIndonesia. Jadi, dapat diasumsikan pada masa Jokowi utang negara dalam tiga tahun menaik.

Kemudian, faktor lain berasal dari lemahnya peran DPR dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, Didik menyampaikan bahwa defisit pada APBN mencapai 45 persen. “Sekarang semau-maunya, sampai defisitnya 45 persen. Mau utang berapa saja silakan. Itu sekarang kita membayar bunganya saja Rp330 triliun ditambah pokoknya sehingga kita membayar utang dalam satu tahun itu Rp700-800 triliun,” ucap Didik yang dikutip dari laman Kompas.com.

Utang Luar Negeri Meningkat Pada Era Jokowi. ( Sumber :  www.minews.id )

Pembengkakan pada ramalan utang negara memang sulit untuk diatasi. Menurut Anis, DPR RI sudah sering mengingatkan pemerintah terkait beban Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Dia juga menyebutkan defisit APBN makin melebar dan utang kian melambung. Akan tetapi, pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut. “Ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen pada tahun 2019 menjadi 6,3 persen pada tahun 2020 dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen ditahun 2021,” papar Anis yang dikutip dari laman Jpnn.com.

Ada beberapa alternatif yang dapat membantu penekanan dan pengurangan utang negara. Berdasarkan info ekonomi dan kebijakan publik yang dikeluarkan DPR dengan judul Alternatif Kebijakan Pengentasan ULN. Diantaranya sebagai berikut, pertama adanya pembatasan pinjaman baru. Pembatasan pinjaman ini memfokuskan utang pada pengeluaran pemerintah yang produktif. Seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan khususnya kesehatan di masa pandemi ini.

Altenatif kedua adalah sinergi BUMN, dengan menggandeng dan mengelolanya secara baik. Dengan mengendalikan secara benar, pemasukan negara memalui BUMN akan lebih besar dibanding yang dikeluarkan. Ketiga, memperkuat peran DPR dalam menyusun dan mengawasi APBN. Di mana, menyusunnya sesuai  dengan prioritas yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Ibu Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan Indonesia. ( Sumber : Sindonews.com )

Beberapa altenatif tersebut bisa membantu menekankan dan mengurangi utang negara Indonesia. Kebijakan pelebaran defisit dan rasio utang pemerintah saat pandemi, lebih kecil dibanding negara ASEAN lainnya. “Penerbitan SBN neto merupakan strategi untuk memanfaatkan momentum pasar keuangan yang masih kondusif dan mengantisipasi dinamika likuiditas,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN April, Selasa (25/5) yang dikutip dari laman Kontan.co.id.

Reporter : Hamdallah Ridho Ikpana

Editor : Arieza Rizki Sapdayarga

BAGIKAN
Berita sebelumyaAmalan di 10 Hari Terakhir Ramadan, Jangan Terlewatkan!
LPMSE atau Lembaga Pers Mahasiswa Suara Ekonomi merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang lahir sejak 1986 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila Jakarta. Produk LPMSE : Majalah, Buletin, Koran, Tabloid, Lembar Pemberitahuan, Mading, MyCampus, dan lainnya dan kini Majalah Online di www.suaraekonomi.com

LEAVE A REPLY