Jakarta – Suara Ekonomi
Membuktikan kebenaran sejarah bukan perkara mudah bagi seorang penulis atau sejarawan. Impian agar penulis dapat membawa pembaca masuk ke dalam peristiwa dan memberi efek kesadaran akan sejarah yang paling benar, nampaknya hanya di awang-awang saja. Bayangkan jika kita masuk mesin waktu yang dapat melontarkan ke masa lalu pun, kita akan tetap melihatnya lewat kerangka berpikir dan cara pandang masing-masing.
Keributan dalam arus debat Gerakan 30 September atau G30S bersumber dari campur-aduk antara fakta, fiksi, dan fantasi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan. Di balik keributan ini, penguasa Orde Baru menjadikan tafsirnya yang penuh fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah. Akar konfliknya, “Benarkah ke-7 pahlawan revolusi mati dengan cara disilet, mata dicongkel, hingga kelamin dipotong?”. Saya mencoba menilik dengan data lewat dua versi yang tentu saja bersifat diametral dan kontradiktif. Para pembaca mempunyai hak untuk memilih versi mana yang paling kredibel dan rasional.
Kematian 7 Jenderal ala Media Informasi Kala Orde Baru
Kala itu, media yang diandalkan untuk memberitakan seputar peristiwa G30S adalah media milik ABRI, yakni: Harian Angkatan Bersendjata edisi 4 Oktober 1965 yang kini menjadi inventaris Arsip KOTI 1963-1967, No. 52 ANRI. Ada juga lainnya tertera dalam surat kabar: Berita Yudha.
Karena masa-masa itu informasi tentang peristiwa G30S sangat tertutup, jadi media lain pun mendapatkan informasi kematian 7 pahlawan revolusi ini hanya dari dua media tersebut. Informasi dari dua media tersebut pasti saja cepat meluas dan seketika dianggap oleh publik suatu kebenaran, tanpa bisa dikonfirmasi dan divalidasi secara komprehensif.
Surat kabar Harian Angkatan Bersendjata meberitakan peristiwa tersebut dengan kutipan, “Perbuatan biadab berupa penganiajaan jang dilakukan diluar batas perikemanusiaan”, sementara Berita Yudha menulis dengan kutipan, “Bekas luka disekudjur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak membalut tubuh pahlawan kita”. Dikutip juga pernyataan Mayjend Soeharto, beliau mengatakan, “Djelaslah bagi kita jang menjaksikan dengan mata kepala betapa kedjamnja aniaja jang telah dilakukan oleh petualang biadab dari apa jang dinamakan Gerakan 30 September”.
Dalam harian Berita Yudha, pemberitaan tentang Jendral Ahmad Yani juga dikatakan; setelah ditembak di rumah sendiri, tubuhnya dilempar ke dalam truk dan disiksa saat di Lubang Buaya. Dikatakan bahwa Jenderal Ahmad Yani mengalami luka di leher, wajahnya hancur, matanya dicongkel. Serta disusul berita-berita lainnya tentang ke-7 jenderal yang tewas pada peristiwa G30S tersebut. Berita Yudha juga mengutip pernyataan saksi mata di sekitar kejadian apa yang dialami para korban, “Ada jang dipotong kelaminnja dan banjak hal jang sama sekali mengerikan dan diluar perikemanusiaan”.
Informasi yang dikonsumsi oleh publik tentang kematian 7 jenderal hanyalah pemberitaan berdasarkan narasi sepihak dari penguasa Orde Baru, minimnya independensi media kala itu, dan tanpa adanya data visum serta autopsi. Sayangnya informasi tersebut teruslah direproduksi lewat hegemoni yang dibangun oleh negara. Terlebih, seiring dengan rutinnya pemutaran film G30S PKI setiap tahunnya di akhir bulan September.
Melihat Kematian 7 Jenderal Lewat Hasil Visum et Repertum Kasus G30S
Kita akan merujuk pada bukti Visum et Repertum kasus G30S 1965, yang tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Persepsi baru tentu akan timbul dari masyarakat yang selama ini terbangun oleh dikte historis ala media Orde Baru tentang kematian 7 jenderal.
Dokumen hasil visum tersebut ditemukan oleh Benedict Anderson, seorang ilmuwan asal Cornell University, Britania Raya. Hasilnya jelas sangat berlawanan dengan yang selama ini masyarakat pahami. Dari laporan hasil visum ini, pemberitaan media kala Orde Baru dikontrol oleh Angkatan Darat. Informasi-informasi mengenai kematian 7 jenderal tidak begitu akurat.
Dalam laporan hasil visum tersebut, ke-7 jenderal dibunuh dengan bekas luka tembak dan tusukan pisau bayonet; tidak ada irisan silet; mata mereka dicongkel; kelamin mereka dipotong; dan tubuh mereka dimutilasi. Benedict Anderson menemukan laporan hasil autopsi yang disusun oleh tim dokter yang terdiri dari dua dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD): dr. Brigjen Roebiono Kertapati, dan dr. Kolonel Frans Pattiasina. Ditambah tiga dokter sipil spesialisasi forensik medis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yakni dr. Sutomo Tjokronegoro, dr. Liau Yan Siang, dan dr. Lim Joe Thay. Tim ini dibentuk pada 4 Oktober 1965, berdasar perintah Mayjen Soeharto selaku Panglima KOSTRAD.
Untuk laporan lengkap terkait hasil autopsi Pahlawan Revolusi, kawan-kawan bisa mengakses serta mendownload langsung tulisan Benedict Anderson yang berjudul How Did The Generals Die terbitan Cornell University pada April 1987 (https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/53860). Dapat kita lihat bersama bahwa dari hasil Visum et Repertum tidak ditemukan adanya pemotongan alat kelamin, mata yang tercongkel, telinga yang hilang, lidah yang terpotong atau luka dileher akibat penggorokan seperti yang kita lihat di film G30S PKI selama ini.
Berangkat dari bukti tersebut, justru saya pribadi kembali mempertanyakan kisah kematian para ke-7 jenderal yang selama ini melekat dalam nilai historikal nasional. Dua versi kematian ini justru membawa kita semua ke muara, “Siapa pelaku sebenarnya di balik peristiwa G30S PKI?”. Menimbang kembali film G30S PKI sebagai refleksi untuk merawat pikiran yang adil.
Penulis : Muhammad Reyhan Candela
