Jakarta – Suara Ekonomi
Proses pergantian era baru kepemimpinan haruslah dibuat meriah dan berwarna. Hal ini pada dasarnya menjadi ajang demokrasi bagi seluruh partisipan. Namun dalam beberapa kondisi, proses aklamasi terkadang menjadi alternatif.
Aklamasi merupakan metode yang biasanya digunakan untuk mencapai keputusan bersama. Perbedaannya adalah tidak menggunakan perhitungan suara yang dilakukan secara formal. Berbeda juga dengan arti musyawarah, karena proses pengambilan keputusan pada aklamasi dilakukan dengan persetujuan yang dilakukan secara lisan oleh peserta musyawarah.
Krisis Kepemimpinan
Secara legal, aklamasi tetap diperbolehkan sebagai opsi terakhir jika hanya ada calon tunggal. Namun, jika terus dilakukan sehingga menjadi tren mungkin ini yang salah. Ini menandakan proses kaderisasi di internal organisasi tidak berjalan.
Jika kelembagaan organisasinya sudah baik, maka proses kaderisasi juga akan jalan. Solusi lainnya adalah ini seharusnya menjadi fokus pemimpin yang terpilih untuk membangun kesadaran dalam membangun organisasi secara profesional. Selain menjalankan program kerja selama menjabat,pemimpin juga mempersiapkan para kader terbaiknya secara simultan.
Krisis kepemimpinan juga bisa tejadi karena kurangnya rasa percaya diri. Pada dasarnya putra-putri bangsa ini pandai, cerdas, dan berintegritas. Namun karena kurangnya rasa percaya diri tersebut mereka menjadi terlalu pasif. Hanya diam atas semua yang telah terjadi seperti saat ini.
Krisis Demokrasi?
Salah satu unsur yang kerap kali dijadikan ukuran demokrasi, adalah proses pemilu, atau yang lazim disebut sebagai “demokrasi elektoral”. Freedom House, sebuah lembaga yang berbasis di Amerika Serikat, memberikan penilaian bahwa demokrasi elektoral sebuah negara berjalan ke arah yang benar jika posisi kekuasaan politik diisi melalui pemilihan umum yang teratur, bebas dan adil diantara partai-partai yang bersaing, dan memungkinkan peralihan kekuasaan secara sah melalui proses pemilihan.
Kriteria demokrasi elektoral menurut Freedom House juga termasuk penilaian terhadap :
- Sistem politik multi partai yang kompetitif
- Hak pilih dewasa universal
- Pemilhan umum yang dijalankan secara teratur dan dilakukan atas dasar surat suara rahasia, keamanan surat suara yang wajar, dan tidak adanya penipuan pemilih besar-besaran
- Akses publik yang signifikan dari partai politik besar ke para pemilih melalui media dan melalui kampanye politik umumnya terbuka
Namun demikian, demokrasi elektoral hanyalah salah satu basis penilaian dalam mengukur indeks demokrasi suatu negara. Hal yang tidak kalah penting adalah, bagaimana negara memberikan jaminan terhadap hak politik (political rights) serta kebebasan sipil (civil liberties). Sebab ukuran demokrasi berdasarkan hak politik dan kebebasan sipil tersebut jauh lebih tebal dibandingkan dengan ukuran berdasarkan demokrasi elektoral. Jika momentum demokrasi elektoral berjalan secara periodik dan cenderung mekanik, maka momentum kebebasan sipil terjadi setiap hari dan sangat dinamis.
Minim Adu Strategi
Pesta demokrasi biasanya ditandai dengan adu ide, gagasan, dan solusi terkait permasalahan yang sering terjadi. Jika aklamasi terjadi, berarti hanya satu orang saja yang berkeinginan membawa perubahan bagi organisasi.
Euforia penyambutannya mungkin saja lesu. Akibatnya berbagai ide, gagasan, dan solusi yang disampaikan menjadi kurang menarik bagi masyarakat. Sekalipun ada sesi tanya jawab hanya menjadi formalitas rangkaian kegiatan. Tidak merujuk pada benar atau salahnya jawaban, seseorang itu pasti akan terpilih.
Namun pada akhirnya, proses aklamasi tetap dianggap legal dalam musyawarah. Nilai positifnya adalah proses roda organisasi tetap berjalan sebagai mana mestinya. Siapapun yang terpilih tentu harapannya dapat menyinergikan hubungan setiap elemen yang dinaunginya. Berbagai ide dan arah perubahan harus tetap digaungkan selama masa jabatan.
Reporter : Anwar
Editor : Kintan Gusti Pratiwi
