Jakarta – Suara Ekonomi
Proyek satelit Satria-1 telah dipersiapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2020. Persiapannya meliputi dari kapasitas, modal dan penyediaan internet untuk pembangunan proyek ini. Tujuan dibangun proyek tersebut, yaitu untuk menambah kecepatan internet di Indonesia.
Pada Rabu (24/02), telah dilaksanakan penandatanganan dokumen pembiayaan proyek satelit Satria-1. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa, pembangunan satelit Satria-1 telah memasuki tahap pembiayaan proyek. “Satelit Multifungsi Satria-1 yang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate yang dikutip dari laman kominfo.go.id.
Total belanja modal dari proyek ini sebesar Rp. 7,68 triliun. Modal tersebut diantaranya dari ekuitas berjumlah Rp. 1,61 triliun dan pinjaman Rp. 6,07 triliun. Pinjaman ini didanai oleh French Export Credit Bank. Serta didukung oleh Santander Bank, HSBC Continental Europe dan Korea Develompment Bank. Selain itu, pinjaman komersial sebagian juga didanai oleh KDB dan Asian Infrastructure Investment Bank. “Dengan pembiayaan (penyelesaian persoalan keuangan) satelit Satria-1, ini juga menguraikan kepercayaan lembaga keuangan global terhadap pemerintah dan lingkungan investasi di Indonesia,” ucap Johnny secara virtual, pada Jumat (26/02), yang dikutip dari laman detiknet.
Pembangunan proyek satelit ini berkerja sama dengan Negara Prancis dan Amerika. Satelit ini nantinya akan menggunakan teknologi High Throughput Satelite, produksi Thales Alenia Space Prancis. Serta menggunakan teknologi peluncur roket produksi dari SpaceX, yaitu Falcon 95500 Amerika Serikat.
Satelit ini akan menyediakan akses internet pada 150,000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Meliputi fasilitas sanitasi (3.700 titik), sekolah/petani (93.900 titik), kantor desa/kelurahan (47.900 titik) dan masyarakat lainnya (4.500 titik). Di mana, setiap titiknya akan mendapat kecepatan sebesar 1MBps.
Kemudian, satelit Satria-1 nantinya ditargetkan beroperasi pada kuartal ketiga 2023 atau IV/2023. Setelah Dewan Direksi dari RBB menyetujui usulan perpanjangan masa berlaku Filing PSN-146E. Menteri Kominfo menekankan bahwa, perpanjangan ini tidak mengubah jadwal peluncuran tanggal operasi komersial proyek satelit.
Johnny mengatakan, “Kami sangat berharap pada rencana KPBU ini akan berhasil dan cepat diselesaikan. Pada kuartal III dan IV tahun 2023 nanti kita sudah punya satu tambahan satelit yang besar. Untuk mendukung upaya telekomunikasi nasional kita,” kata Johnny dalam live streaming acara Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (05/04), yang dikutip dari laman sindonews.com.
Tidak hanya pembuatan satelit Satria-1 saja. Tetapi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha juga meliputi sejumlah pembangunan infrastruktur telekomunikasi lain, diantaranya:
- Pemenuhan akses internet untuk total 12.548 kelurahan atau desa yang belum terjamah broadbrand 4G.
- Membangun jaringan fiber optic sepanjang 343.239 kilometer panjang di darat dan laut. Termasuk di dalamnya, yaitu Palapa Ring seluas 12.200 kilometer.
- Membuat satu pusat data nasional global standard, dengan spesifikasi tier 4 (kapasitas 43.000 core dan 72 petabytes). Menggantikan 2.700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional.
- Pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T (tertinggal, terdepan dan tertular).
Terdapat dampak positif dari adanya pembangunan satelit Satria-1, yakni memajukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. Selanjutnya, dapat memberikan WiFi gratis di 150.000 titik publik pada berbagai daerah. Lalu, dapat meningkatkan kecepatan internet di seluruh wilayah Indonesia. Serta mempermudah akses sosial dan komunikasi.
Adapun dampak negatif dari pembangunan Satelit Satria-1. Meski Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU) telah menyetujui proposal permohonan perpanjangan masa waktu penggunaan filing PSN-146E. Akan tetapi, apabila sering meminta izin, maka kredibilitas Indonesia semakin dipertanyakan nantinya.
Reporter : Denisa Puspa Rahajeng
Editor : Arieza Rizki Sapdayarga
