Jakarta – Suara Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mengatur serta mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas di Labuan Bajo, NTT. Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat adalah satu contoh wilayah yang telah berubah bentuk secara signifikan. Pulau ini direncanakan menjadi destinasi yang mengutamakan perlindungan dan pemanfaatan warisan geologi secara berkesinambungan.

Pembangunan Jurassic Park yang terletak di Pulau Rinca akan berfungsi sebagai tujuan wisata umum. Selain itu, pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lalu, dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan peluang secara berkelanjutan. Jadi, Pulau Komodo dan Rinca nantinya akan diputuskan mana yang banyak digemari serta dijadikan wisata premium(six stars). Oleh sebabnya, jika para wisatawan yang hendak mengunjungi tempat tersebut harus membayar dengan tarif tinggi.

Rancangan Pembangunan Taman Geopark di Pulau Komodo. ( Sumber: kompas.com )

Kawasan ini nantinya akan dibangun dengan berbagai fasilitas yang memiliki luas kurang lebih mencapai 8.000 m2. Selain itu, kawasan ini juga akan dipasang saluran pipa, reservoir, pengaman pantai, hingga pembangunan dermaga. Rencana pembangunan oleh pemerintah ini menelan anggaran hingga Rp69,96 Miliar. Pemerintah juga menargetkan bahwa pembangunan ini akan selesai sebelum tahun 2023.

Namun, pembangunan Geopark bertajuk Jurrasic Park Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan. Berbagai pihak mengkhawatirkan pembangunan ini akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, alam, dan masyarakat di sekitarnya. Tak hanya itu, spesies satwa purba lainnya, seperti komodo akan terancam punah. Apabila pembangunan ini terus dilanjutkan nantinya dapat menimbulkan dampak yang sangat besar.

Ada tiga jenis dampak potensial yang dapat terjadi akibat perkembangan geografis Pulau Rinca. Salah satunya adalah perubahan bentang alam yang memicu gangguan pada biodiversitas alam. Hal ini, juga bisa berefek pada ketersediaan air tanah dan potensi residu seperti sampah dan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, maka menyebabkan adanya pencemaran yang mengganggu kehidupan biota laut. Di mana jumlah ketersediaan air bersih pada kawasan tersebut akan semakin sulit ditemukan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, Nur Hidayati, menilai bahwa pembangunan proyek Jurassic Park ini tidak memiliki dasar ilmiah. Alih-alih melestarikan komodo dan habitat aslinya, pembangunan ini justru membuat mereka semakin menderita. Pembangunan ini tidak hanya akan memengaruhi habitat dan komodo, tetapi juga masyarakat sekitar. Adanya pembangunan tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi asing di tempat tinggalnya sendiri.

Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat telah meminta masyarakat internasional juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan ini. Bahkan UNESCO juga telah memperingatkan bahwa rencana itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Kendati demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa pembangunan proyek pariwisata Taman Jurassic akan terus berlanjut.

Pembangunan Taman Geopark yang Mengancam Habitat Komodo.  ( Sumber: liputan6.com )

Pemerintah berharap masyarakat tidak melihat bahwa pembangunan itu akan merusak lingkungan. Namun sebaliknya, pembangunan tersebut sebenarnya memenuhi bagi Pulau Rinca sebagai destinasi pariwisata umum. Pemerintah juga harus memprioritaskan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem ketika melakukan pembangunan konvensional. Di mana pemerintah sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam mengenai hal tersebut.

Sudah seharusnya untuk melakukan pembangunan di Taman Nasional perlu dilakukan pengkajian mengenai dampaknya. Seperti di antaranya, pembangunan infrastruktur ini juga berpotensi memicu konflik. Konflik tersebut seperti sengketa lahan juga perebutan sumber daya air dengan masyarakat sekitar. Konflik ini dapat muncul dikarenakan adanya potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat karena privatisasi.

Reporter : Naomi Rahma Sari

Editor : Farah Meirizka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here