Meski Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan NJOP dan tarif PBB-P2 hingga 250 persen, kemarahan warga tak padam. Aksi demonstrasi akbar yang mengguncang Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025 kini berbuntut panjang. Ribuan warga yang memenuhi Alun-Alun Pati dan memadati depan Kantor Bupati Sudewo tak hanya menuntut mundur, tapi memicu gelombang semangat yang mereka sebut sebagai “awal revolusi rakyat” dari Pati. Mereka menegaskan, pencabutan kebijakan tidak menghapus kekecewaan yang sudah membara.
“Bupati harus lengser, bupati lengser,” teriak perwakilan massa saat aksi kemarin dikutip dari m.tribunnews.com.
“Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga. Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut,”tambahnya dikutip dari m.tribunnews.com.
Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa aksi ini adalah penolakan terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Pemimpin harus yang betul-betul paham, tahu kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati dan simpati dengan rakyat,” ucap Teguh dikutip dari m.tribunnews.com.
Di berbagai sudut kota, sisa-sisa aksi kemarin masih terasa. Papan bertuliskan “REVOLUSI DIMULAI DARI PATI” yang sebelumnya menghiasi posko donasi kini menjadi simbol perlawanan masyarakat. Spanduk dan bendera bajak laut Topi Jerami yang dikibarkan para demonstran kemarin, masih tertancap di beberapa titik strategis.
Aksi kemarin menjadi tonggak sejarah perlawanan masyarakat Pati. Lebih dari 20 posko donasi menyalurkan ribuan dus air mineral, makanan, roti, pisang, kerupuk, mi instan, hingga makanan siap saji yang langsung dibagikan kepada massa. Dukungan datang tidak hanya dari warga lokal, tetapi juga dari luar daerah, bahkan dari Jakarta Selatan.
Keputusan Sudewo yang sempat memicu kemarahan warga sebelumnya diiringi pernyataannya yang dianggap menantang.
“Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo pada Rabu, 6 Agustus 2025 dikutip dari m.tribunnews.com.
Kini, meski kebijakan itu dibatalkan, massa menganggap pernyataan tersebut sudah mempermalukan warga. Mereka bersumpah akan terus melawan hingga kepemimpinan di Kabupaten Pati berubah.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
