Langkah Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju kini tidak lagi sebatas wacana. Pemerintah mulai memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kebijakan hilirisasi mineral kritis, yang dipandang sebagai strategi industrialisasi sekaligus tameng menghadapi ketidakpastian pasar global.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Dalam diskusi panel bertajuk “Enhancing Downstreaming: Sustainable Investment in Critical Minerals Industries” terungkap bahwa mineral seperti nikel dan tembaga menjadi aset strategis Indonesia dalam peta ekonomi global.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Hilirisasi (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan, pemerintah menargetkan realisasi investasi lebih dari Rp3.800 triliun dalam lima tahun ke depan. Target tersebut diarahkan untuk mendorong pengolahan 15 komoditas prioritas di dalam negeri, dari nikel hingga baja.
“Hilirisasi bukan sekadar industrialisasi, tetapi upaya menciptakan nilai tambah berkelanjutan, mendukung transisi energi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Nurul di hadapan para pelaku industri internasional dikutip dari infopublik.com
Inti dari kebijakan adalah kemandirian ekonomi. Dengan menghentikan ekspor bahan mentah, Indonesia memperoleh kendali lebih besar atas harga dan pasokan bahan baku industri domestik. Hilirisasi juga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Meski demikian, pemerintah menyadari tantangan global yang harus dihadapi, termasuk regulasi lingkungan internasional seperti EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Tanpa proses produksi yang ramah lingkungan, produk hilirisasi berisiko terkena beban pajak karbon tinggi di pasar Eropa.
Karena itu, digitalisasi dan transparansi data menjadi perhatian utama. Managing Director Asia SEDEX, Walter Lin, bersama perwakilan International Criminal Court (ICC) menegaskan pentingnya sistem keterlacakan traceability guna menjamin praktik pertambangan yang berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah merespons dengan mendorong penerapan good mining practices serta penggunaan energi bersih di kawasan industri.
Dampak nyata kebijakan ini mulai terlihat. Kolaborasi PT Freeport Indonesia dan PT Antam dalam pasokan emas domestik sebesar 30–50 ton per tahun menunjukkan bahwa hilirisasi juga mencakup sektor logam mulia. Sementara itu, sektor baja memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi nasional.
Direktur Infrastruktur dan Operasi Perseroan Terbatas (PT) Krakatau Steel, Utomo Nugroho, menyebut setiap satu dolar investasi di sektor baja mampu menghasilkan nilai tambah hingga 2,5 kali dalam rantai pasok, bahkan mencapai 13 kali lipat jika dihitung pada sektor terkait lainnya.
Efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah mempertegas peran strategis hilirisasi. Dengan sinergi regulasi pemerintah, kesiapan BUMN, dan dukungan investasi asing, Indonesia kian mengukuhkan diri sebagai poros ekonomi hijau di tengah transisi energi global.
Penulis: Guescha Putri Salsabila
Editor: Abdillah
