Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia semakin baik pada 2023. Indeks ini menandakan gap kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan semakin mendekat. “Nilai Indeks Ketimpangan Gender turun 0,021 poin,” ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/5/2024).
BPS mencatat per Februari 2023, nilai indeks IKG sebesar 0,447 poin. Sementara pada Februari 2022, nilai IKG yang diperoleh masih sebesar 0,459. Skor tersebut menurun sebesar 0,021 poin dalam setahun. Pada aspek kesehatan reproduksi, proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang mengalami kehamilan pertama di bawah usia 20 tahun mengalami penurunan menjadi 0,258 poin. Sebaliknya, jumlah perempuan yang melahirkan anak pertama di luar fasilitas kesehatan menurun menjadi 0,126 poin. Data ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap layanan kesehatan semakin meningkat.
Di sisi pemberdayaan, BPS mencatat adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan politik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perempuan dengan pendidikan SMA atau lebih tinggi meningkat menjadi 37,60%, sementara untuk laki-laki mencapai 42,62%.
Data dari BPS menunjukkan bahwa Indeks Kesetaraan Gender (IKG) pada tahun 2018 sebesar 0,499 poin, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,488 poin pada tahun 2019, 0,472 poin pada tahun 2020, dan 0,465 poin pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angkanya turun menjadi 0,459 poin, dan pada tahun 2023, IKG mencapai 0,447 poin. Kesetaraan gender yang semakin meningkat juga tercermin dalam Dimensi Pasar Tenaga Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan dari 53,41% menjadi 54,52%. Di sisi lain, laki-laki masih mendominasi dengan angka 84,26%.
Indonesia termasuk negara yang memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) tinggi di antara negara-negara ASEAN, seperti yang disampaikan oleh United Nations Development (UNDP) dalam Human Development Report 2018. Dalam laporan tersebut, IKG Indonesia menempati posisi keempat tertinggi setelah Kamboja, Laos, dan Myanmar, dengan nilai 0,453 poin, melebihi rata-rata ASEAN sebesar 0,356.
Bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang masih mengalami ketertinggalan dalam hal kesetaraan gender. Perempuan yang menghadapi ketidaksetaraan gender memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti malnutrisi, anemia, dan depresi. Tak hanya itu, angka kematian ibu dan anak di Indonesia pun masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
Dampak dari ketidaksetaraan gender tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Hal ini juga dapat memicu timbulnya konflik dan kekerasan di dalam rumah tangga dan masyarakat, dengan perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan emosional.
Meskipun terjadi peningkatan positif dalam IKG Indonesia, masih terdapat sejumlah sektor yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang diinginkan. Ketidaksetaraan gender juga terlihat secara nyata dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih kurang, sehingga suara mereka sering tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.
Dalam menghadapi dampak negatif dari ketidaksetaraan gender, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk melindungi perempuan dari kekerasan tercermin dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga aktif menggalakkan program-program pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan finansial untuk modal usaha.
Reporter : Aprillia Sabela
Editor : Arum Amalia Sari
