Perekonomian Indonesia Ikut ‘Terinfeksi’ Corona

    0
    45

    Jakarta – Suara Ekonomi

    Saat ini seluruh negara sedang kalang kabut dikarenakan adanya wabah Virus Corona. Virus tersebut tidak hanya menginfeksi manusia saja, melainkan juga perekonomian suatu negara. Salah satu yang ikut terkena dampaknya, yaitu Tanah Air. 

    Sejak ditemukan pada Desember 2019, terdapat 460.250 orang dari seluruh dunia positif terinfeksi dan 20.857 lainnya meninggal dunia. Rabu (25/3) kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 790 orang positif terinfeksi dan 58 meninggal dunia. Adanya penyebaran virus tersebut ternyata membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian di dunia. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia pun ikut terkena imbasnya.

    Kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan China menjadi terhambat. Pasalnya, hal itu terjadi sejak China memutuskan melakukan lockdown dan membatasi perdagangan antar negara. Permintaan akan kebutuhan sehari-hari dari China, seperti batu bara serta kelapa sawit mengalami penurunan. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia khususnya Negara Asia merasakan dampak yang sama. Bagaimana tidak, bahwa China sendiri merupakan negara eksportir terbesar di dunia.

    Guna menggambarkan betapa beratnya tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19, kita ambil contoh yaitu Amerika Serikat. Bank sentral negeri tersebut, The Fedmemutuskan menurunkan suku bunga acuan hingga 0%. Kebijakan moneter yang diambil sangatlah mengejutkan. Maklum, pasalnya kebijakan diambil sampai ke posisi 0% terakhir kali dilakukan The Fed2008 lalu. Keputusan tersebut diambil pada saat krisis ekonomi menerpa negara tersebut.

    Ilustrasi penjelasan tetntang dampak virus corona terhadap ekonomi. (Sumber: mediasulsel.com)

    Ada pun penurunan nilai tukar mata uang di berbagai negara, termasuk salah satunya rupiah. Apalagi rupiah saat ini telah menyentuh di angka Rp16.500,00 per dolar AS. Tak hanya itu, dampak investasi langsung berupa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah. Selasa (24/3), dilansir dari IDX Channel bahwa Pasar Modal Indonesia turun 51,89 poin atau 1,3% ke 3.937,63. Saat ini, tercatat beberapa perusahaan berada pada deretan saham top losers. Yakni saham PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 6,99%, saham PT. Barito Pasific Tbk (BRPT) turun 6,94%, dan saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 6,92%.

    Penyebab adanya penurunan didasarkan adanya tarikan permodalan yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan. Lantaran, tarikan permodalan menyebabkan kapasitas produksi menurun dan berdampak pada kegiatan ekspor-impor. Dikarenakan tidak semua komponen material di Indonesia diproduksi dengan material lokal, melainkan juga bagian interlokal. Dengan adanya penyebaran wabah Covid-19, sehingga beberapa negara menerapkan sistem lockdown. Sampai pendapatan perusahaan pun ikut menurun dan tidak dapat membagikan dividen kepada investor.

    Hal itu juga yang membuat pasar modal ikut melemah. Ditambah dengan penggunaan modal yang menjadi lebih sedikit, sehingga membuat produktivitas perusahaan ikut menurun. Hal ini jika tidak diantisipasi dengan baik, pertumbuhan ekonomi semakin lama akan melambat. Maka tentunya dapat mengganggu kelangsungan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia.

    Bukan hanya perekonomian Indonesia yang menjadi sorotan saat ini, tetapi kesiapan pemerintah pula dalam mengatasinya. Pasalnya angka kasus positif corona setiap hari semakin meningkat, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi menurun. Hal itu yang menyebabkan masyarakat betanya-tanya sampai saat ini. Yaitu, mengenai kesiapan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.

    Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020. Berisi tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Di dalam Inpres tersebut menginstruksikan para Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk:

    1. Mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan guna mempercepat penanganan Covid-19. Dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemda dan rencana operasional yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
    2. Mempercepat Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L melalui mekanisme revisi anggaran kepada Menkeu sesuai dengan kewenangan.
    3. Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, PP Penanggulangan Bencana, PP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Perpres Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.
    4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka Penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP.
    5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan serta alat kedokteran untuk Penanganan Covid-19, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
    6. Khusus kepada:
      1. Menkeu untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel.
      2. Mendagri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19, kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
      3. MenPUPR mempercepat penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan Covid-19.
      4. Menkes mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan Covid-19.
      5. Kepala BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan untuk penanganan Covid-19.
      6. Kepala LKPP melakukan pendampingan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.
    Ibu Sri Mulyani selaku Menkeu saat menghadiri Konferensi Pers mengenai Stimulus Ekonomi Kedua. (Sumber: instagram smindrawati)

    Sejak diumumkan kasus pertama pada awal Maret 2020 pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan. Mulai dari pembatasan pembelian alat kesehatan, bahan baku makanan, hingga penggencaran program bantuan sosial masyarakat. Di antaranya, program bantuan harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu sembako dan lain-lain. Serta adanya pemangkasan belanja APBN dan APBD yang tidak terlalu menjadi prioritas saat ini. Di mana akan dialokasikan untuk dana kesehatan dan bantuan sosial bagi para pekerja. Di antaranya seperti para pedagang asongan, serta sopir yang tidak bekerja.

    Pemerintah saat ini sedang membuat sejumlah kebijakan di sektor fiskal dan moneter. Di mana melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal dan penggalakan Social Distancing di masyarakat. Apabila pemerintah dan semua masyarakat berkerjasama untuk tetap menjaga jarak dan mengikuti anjuran tersebut. Bisa dipastikan bahwa angka positif corona akan mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi akan kembali normal. Serta, hal untuk melakukan lockdown di Indonesia dirasa tidak akan diperlukan.

    Reporter : Nabila Balqist

    Editor : Jioti Nurhaliza

    BAGIKAN
    Berita sebelumyaMy Campus Edisi XV
    Berita berikutnyaTetap Sehat saat Self Quarantine
    LPMSE atau Lembaga Pers Mahasiswa Suara Ekonomi merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang lahir sejak 1986 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila Jakarta. Produk LPMSE : Majalah, Buletin, Koran, Tabloid, Lembar Pemberitahuan, Mading, MyCampus, dan lainnya dan kini Majalah Online di www.suaraekonomi.com

    LEAVE A REPLY