Perkembangan teknologi yang canggih kini mengakselerasi penyebaran informasi online, menciptakan tantangan terhadap kebenaran dan akurasi pengelolaan data. Teknologi memungkinkan komunikasi tanpa terbatas oleh jarak dan waktu, memfasilitasi interaksi audio atau visual lintas negara. Meski demikian, dampak negatifnya dapat menghantui kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan informasi tidak dilakukan dengan bijak.
Indonesia kini sedang berada dalam tahun politik. Dilansir dari Detik.com, Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 diatur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Ketentuan tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, pada tanggal 9 Juni 2022, di Jakarta. Berdasarkan regulasi tersebut, Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Pada tanggal tersebut, akan dilaksanakan pemungutan suara sebagai momen puncak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dengan kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi, berbagai informasi mengenai pemilu dapat dengan mudah disebarkan. Perkembangan ini membuka peluang untuk penyalahgunaan teknologi dalam propagandisasi politik atau penyebaran informasi palsu untuk memengaruhi opini publik selama masa pemilihan. Selain itu, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan serangan online terkoordinasi untuk merusak reputasi calon atau partai politik, memanfaatkan kelemahan dalam distribusi informasi digital. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih menyadari pentingnya menyaring informasi yang diterima melalui media sosial.
Penyampaian informasi yang tidak akurat terkait pemilihan umum dapat menimbulkan kerancuan, mempengaruhi persepsi terhadap kandidat, dan menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap integritas demokrasi. Selain itu, kemungkinan munculnya polarisasi politik dan potensi konflik merupakan suatu risiko serius yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar selama proses pemilihan, Berikut adalah uraian dampak negatif dari penyebaran informasi palsu selama berlangsungnya tahun politik di Indonesia:
- Pengaruh Pemilih: Informasi yang salah dapat berpengaruh pada persepsi pemilih, dan dapat mempengaruhi keputusan mereka.
- Pembauran Sosial: Informasi salah dapat memperburuk konflik di masyarakat yang merugikan kandidat atau kelompok tertentu.
- Kepercayaan pada Proses Demokrasi: Informasi yang salah dapat merusak kepercayaan masyarakat pada pemilihan dan proses demokrasi.
- Ketidakstabilan Politik: Informasi yang salah dapat menciptakan ketidakpastian politik dan memicu ketegangan dalam masyarakat.
- Merosotnya Kepercayaan Publik: Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada media karena mereka menjadi kesulitan membedakan informasi benar dan salah.
- Ketidaksetaraan Informasi: Informasi yang salah dapat terjadi ketidaksetaraan informasi seperti sebagian masyarakat terpapar pada informasi yang salah atau benar.
Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kecerdasan dalam menyaring informasi, masyarakat dapat memainkan peran kritis dalam memastikan kelancaran Pemilu 2024. Proses pemilihan umum yang berintegritas memerlukan partisipasi aktif dari setiap masyarakat untuk mencegah dampak negatif dari informasi palsu. Dengan pengetahuan dan keterampilan menyaring informasi dengan bijak, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk mendukung kesehatan dan transparansi demokrasi di Indonesia. Jangan lupa, setiap langkah kecil dalam penyaringan informasi memiliki dampak besar pada kemajuan demokrasi kita. Harapannya Pemilu 2024 menjadi tonggak positif bagi masa depan pemerintahan yang adil dan representatif.
Reporter : Ririn Clarisa
Editor : Amanda
