Hingga saat ini, lembaga legislatif tertinggi fakultas tersebut masih belum memberikan klarifikasi resmi kepada mahasiswa, sejak LPM Suara Ekonomi mengungkap pemecatan tiga anggota struktural Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (SEMA FEB UP) pada 12 Juli 2025. Ketiadaan transparansi ini semakin menuai kebingungan dari berbagai organisasi mahasiswa yang menuntut kejelasan.
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM FEB UP), Raehan Ferdian, mengonfirmasi telah mengetahui alasan pemecatan dan terlibat diskusi sebelum keputusan diambil.
“Sebelum itu dipecat sudah ada diskusi disini di BPM, tentang masalah ini seperti apa, impact-nya seperti apa,” ungkap Raehan.
Pemecatan yang dilakukan secara tidak terhormat terhadap satu staf Bidang II, satu staf Bidang V, dan Ketua Bidang V ini telah menimbulkan dampak operasional bagi organisasi mahasiswa lainnya.
Ketua Resusila 7791, Devia Nazalia Hidayat, menyoroti kebingungan yang timbul akibat ketiadaan informasi resmi.
“Pasti nanti akan menimbulkan pertanyaan juga bagi masyarakat FEB, kenapa tiba-tiba Kabid V-nya nggak ada,” kata Devia.
Pergantian Ketua Bidang V yang menangani media sosial SEMA FEB UP juga menimbulkan masalah koordinasi.
“Sekarang kita nggak tahu harus ke siapa, dan juga nggak tahu pergantiannya siapa,” tambah Devia.
Ketua Himajuma, Syahrian Hidayat, mengkritik kurangnya transparansi SEMA FEB UP. “Saya kurang tahu masalahnya apa dan belum dijelasin juga infonya dari mana, kenapa dan apa penyebabnya dia dicabut dari SEMA. Transparansinya kurang.” ungkapnya.
Bahkan Ketua PEM, Arya Khalistama, mengaku baru mengetahui informasi pemecatan dari media sosial LPM Suara Ekonomi. “Baru tahu dari Instagram kalian (@suaraekonomi),” ungkapnya, sembari menekankan perlunya minimal ada surat pemberitahuan.
Sementara itu, Ketua UKM PEAD, Muhammad Fayyaz, meski memahami dilema organisasi, tetap menekankan pentingnya transparansi. “Kalau transparansi perihal ini, sebenarnya dari saya memang sebaiknya di-transparansikan, agar tidak timbul huru hara.”
Ketua BPM FEB UP mengakui adanya dilema antara transparansi dan penjagaan citra lembaga. Raehan menjelaskan bahwa keputusan menutup informasi diambil karena masalahnya “cukup menjadi pemantik ketika ini di-framing ke mana-mana.”
“Yang kita pikirkan bukan hanya di periode ini tapi di periode depan, takutnya kan kita mikir impact ke depannya,” jelas Raehan.
Meski demikian, Ketua BPM FEB UP menegaskan tidak semua masalah harus ditutup-tutupi. “Ini memang pure keputusan karena menjaga citra lembaga,” katanya.
Terkait peran pengawasan, Raehan menyatakan pengaturan internal SEMA FEB UP merupakan tanggung jawab lembaga tersebut sendiri. “Untuk kedepannya lebih ke arah SEMA-nya aja, harus lebih baik untuk mengatur dan membuat internal lebih baik.”
Transparansi yang Terabaikan
Hingga kini, SEMA FEB UP yang seharusnya berperan sebagai eksekutif mahasiswa justru diam daripada menjalankan fungsinya. Alih-alih memberi kepastian, mereka membiarkan kabar simpang siur menjadi konsumsi harian mahasiswa. Transparansi yang seharusnya menjadi bukti kinerja kini sekadar hiasan kata tanpa makna.
Jika eksekutif mahasiswa tidak sanggup memberi penjelasan kepada konstituennya sendiri, apa bedanya dengan pejabat publik yang pandai berjanji tetapi enggan bertanggung jawab? Bungkamnya SEMA FEB UP bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan tanda bahwa mereka lebih sibuk menjaga citra daripada menjalankan mandat.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
