Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menggratiskan layanan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, dan TransJakarta pada periode pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan ini berlaku selama dua hari, yakni pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilitas warga sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang biasanya meningkat tajam saat perayaan akhir tahun di ibu kota.
Kepala Dinas Perhubungan DKJ, Syafrin Liputo, mengonfirmasi kebijakan tersebut kepada wartawan pada Selasa, 30 Desember 2025, “Untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 layanan angkutan umum Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta gratis ya,” ujarnya dikutip dari detik.com.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung mobilitas publik selama periode perayaan pergantian tahun.
Penggratisan transportasi umum ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah, untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Pada malam pergantian tahun, penggunaan kendaraan pribadi kerap memicu kemacetan parah, serta meningkatkan risiko kecelakaan di sejumlah titik keramaian. Dengan menyediakan akses transportasi publik tanpa biaya, pemerintah berharap mobilitas warga dapat berjalan lebih tertib dan aman.
Selain memberlakukan tarif gratis, Pemprov DKJ juga memperpanjang jam operasional ketiga moda transportasi tersebut, hingga pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2026. Perpanjangan layanan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pergerakan warga yang merayakan pergantian tahun di kawasan strategis seperti Sudirman-Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Monas, dan beberapa ruang publik lainnya. Dengan jam operasional yang lebih panjang, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk pulang dengan aman tanpa harus terburu-buru.
Dinas Perhubungan DKJ juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang yang diperkirakan meningkat signifikan. Koordinasi lintas sektor dilakukan bersama operator transportasi dan aparat keamanan, guna memastikan kelancaran layanan. Petugas tambahan disiagakan di halte dan stasiun, untuk menjaga ketertiban serta memberikan arahan kepada pengguna angkutan umum.
Selain itu, pemerintah daerah turut menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan utama yang menjadi pusat keramaian. Penutupan dan pengalihan arus kendaraan akan dilakukan sesuai kondisi lapangan untuk menjaga keselamatan publik dan memperlancar mobilitas warga. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan penumpukan kendaraan di pusat kota, serta memberikan ruang lebih luas bagi angkutan massal untuk beroperasi secara optimal.
Kebijakan penggratisan ini dinilai sejalan dengan upaya jangka panjang pemerintah daerah, dalam mendorong budaya penggunaan angkutan massal di Jakarta. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi warga, program ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi kendaraan bermotor dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas transportasi umum secara tertib, mengikuti arahan petugas, serta menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama agar perayaan Tahun Baru 2026 berlangsung kondusif dan lancar.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
