Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap data mengejutkan terkait kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejak diluncurkan awal 2025, tercatat 5.360 siswa menjadi korban keracunan, bahkan jumlahnya diduga lebih besar karena sebagian kasus ditutupi.
“Kasus keracunan akibat makanan dari program MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih seiring kasus yang terus terjadi dan sebagian ditutupi,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Martaji, dikutip dari kompas.id.
Para pelajar yang diduga keracunan MBG merasakan gejala spesifik berupa mual, muntah, pusing, dan diare, disertai dengan nyeri perut serta tidak nafsu makan. Gejala-gejala ini muncul beberapa jam setelah konsumsi, dengan sejumlah siswa harus menjalani perawatan medis akibat kondisi menyertai seperti dehidrasi atau gangguan sistem pencernaan yang lebih parah.
Sampel makanan yang diduga penyebab keracunan serta muntahan dari korban dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Untuk kasus di Garut, sampel dikirim ke laboratorium dengan fasilitas pengujian mikrobiologi dan keamanan pangan. Laboratorium ini bekerja sama dengan dinas terkait dan lembaga pengawas pangan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar hasil uji menunjukkan apakah ada kontaminasi bakteri atau toksin yang menjadi penyebab keracunan.
“Kalau yang MBG ini, bisa kita kirimkan sampelnya karena sesuai protap di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sampel yang disimpan sehingga dilakukan pengecekan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Garut, Dr Leli Yuliani, dikutip detik.jabar.
Dilansir dari kompas.com, Dinas Kesehatan Garut melakukan pengambilan sampel makanan yang diduga sebagai pemicu keracunan MBG, namun hasil laboratoriumnya belum diumumkan.
“Karena apanya juga tidak bisa diidentifikasi hari ini, kita harus melihat dulu, kan di sekolah ini banyak faktor. Yang jelas ini ada kontaminasi, tapi kita tidak tahu itu apa,” jelas Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dikutip dari kompas.com.
Kepala Bidang P2P Dinkes Garut, Asep Surachman, mengatakan pihaknya menyiapkan formulir daring untuk mendata kemungkinan adanya korban tambahan. “Kalau ada korban susulan, nanti langsung kita jemput. Jadi kita siaga terus ini,” ujarnya, dikutip dari kompas.com.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
