Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Jumat, 19 September 2025 setelah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) swasta. Isu yang mencuat adalah dugaan monopoli impor BBM oleh Pertamina.
Dilansir dari finance.detik.com, Simon menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, SPBU swasta juga tetap mendapat jatah impor setiap tahun. “Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” ujar Simon di Istana Negara.
Meski demikian, kelangkaan BBM yang melanda SPBU non-Pertamina membuat publik mempertanyakan distribusi dan alokasi impor. Simon mengakui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina menurun akibat persoalan ini.
“Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Itu PR besar bagi Pertamina,” ucapnya dikutip dari sindonews.com.
Simon menjelaskan, impor tetap dilakukan oleh badan usaha masing-masing, baik Pertamina maupun swasta. Namun, jika ada penambahan di luar kuota, pemerintah mendorong kolaborasi dengan Pertamina.
“Kalau impor satu pintu semua alokasi impor akan diberikan ke Pertamina dari awal tahun sampai satu tahun ke depan. Tapi alokasi impor sudah diberikan kepada semua SPBU, Pertamina dan swasta. Ini adalah penambahan yang sudah melewati alokasi itu, diminta untuk berkolaborasi dengan Pertamina,” jelas Simon dikutip dari sindonews.com.
Menanggapi kekosongan stok, Simon memastikan distribusi akan segera dibenahi. Ia menyebut Pertamina telah menyiapkan rute darurat, pola distribusi, dan antisipasi lonjakan permintaan menjelang hari besar.
“Kami akan pastikan kembali untuk beberapa SPBU yang kosong nanti kita akan isi segera supaya beroperasi dengan normal,” katanya dikutip dari sindonews.com.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga hadir dalam pertemuan menegaskan bahwa pemerintah sudah menambah kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10 persen di tahun ini.
“Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1 juta 100 kiloliter. Jadi, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” ujarnya dikutip dari sindonews.com.
Bahlil juga meminta SPBU swasta yang kekurangan pasokan segera berkoordinasi dengan Pertamina. “Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik,” tegasnya dikutip dari era.id.
Pertemuan di Istana berlangsung di tengah sorotan publik bahwa Pertamina seolah menjadi pemain dominan tunggal dalam impor BBM. Di sisi lain, pemerintah dan Pertamina menegaskan tidak ada monopoli, hanya mekanisme kolaborasi.
Penulis: Tim Redaksi LPM Suara Ekonomi
