Jakarta – Suara Ekonomi
Selama dua bulan belakangan ini, perekonomian Indonesia dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya di bidang perekonomian saja, akan tetapi terdapat pada aspek lainnya, termasuk kesehatan. Saat ini, semua negara sedang mengupayakan untuk memperbaiki perekonomiannya.
Presiden RI Joko Widodo menginginkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harus tetap berjalan. Menurutnya, pembangunan proyek baru tersebut dapat memulihkan perekonomian di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. “Yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, dan kesehatan. Misalnya, di bidang kesehatan kita mempunyai agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Serta, berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan. Artinya, kita harus fokus menangani dan mengendalikan Covid-19. Tapi, agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan,” Ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/5) yang dikutip dari laman voaindonesia.com.
Terdapat usulan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional baru. Namun, yang direkomendasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya 89 proyek saja. Dengan nilai investasi yang memakan biaya senilai Rp1.422 Triliun. “Perincian dari proyek baru ini ada 15 proyek terkait jalan dan jembatan. Yaitu, 5 proyek bandara sebesar Rp5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri sebesar Rp327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi sebesar Rp71,8 triliun. Lalu, satu proyek tanggul laut sebesar Rp5,68 triliun, satu program dan 2 proyek smelter, 1 proyek penyediaan lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah dan ini sedang disiapkan juga, 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 12 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah, dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone seharga Rp27,17 triliun,” jelas Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian yang dikutip dari laman voaindonesia.com.
Letak proyek baru yang telah disetujui oleh Jokowi. Meliputi Pulau Jawa terdapat 25 proyek dengan biaya Rp462 triliun; Pulau Kalimantan terdapat 17 proyek dengan biaya Rp144 triliun; Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 12 proyek dengan biaya Rp28 triliun; Skala nasional terdapat 11 proyek dengan biaya Rp351 triliun; Pulau Sulawesi terdapat 8 proyek dengan biaya Rp208 triliun; Pulau Sumatera terdapat 7 proyek dengan biaya Rp177 triliun; Pulau Maluku-Papua dengan biaya Rp111 triliun. Proyek baru tersebut menurut Airlangga diyakini dapat mendorong perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi.
Mengapa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan perekonomian? Jika dilihat dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR menunjukkan rule of thumb. Di mana, dari setiap dana Rp1 triliun yang digunakan untuk proyek pembangunan tersebut. Termasuk dapat memperkerjakan 14.000 tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya itu saja, kegiatan proyek baru tersebut dianggap dapat memberikan hal positif. Yaitu, pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta berkelanjutan pada lingkungan.
“Proyek ini dalam periode 2020-2024, ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak empat juta. Atau selama proyek itu berjalan, agregatnya bisa mencapai sembilan belas juta orang yang bekerja dalam proyek selama lima tahun ini,” ujar Airlangga yang dikutip dari laman posbelitung.co. Jika proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar, maka akan banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung. Memang, pembangunan proyek baru ini akan sangat berisiko untuk para pekerja. Bukan berarti, pemerintah Indonesia tidak peduli akan adanya pandemi yang tengah merajalela di Negeri ini. Namun, terdapat pengalihan anggaran besar dari APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 dari berbagai kementerian. Hingga saat ini, belum adanya tanda-tanda dari pandemi Covid-19 akan segera mereda.
Reporter : Anisya Rayhana
Editor : Jioti Nurhaliza
