Terjadinya kelebihan permintaan terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN), merefleksikan semangat investor memasuki babak baru 2024. Rabu (03/01/2024) Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengadakan pelelangan tujuh jenis SUN, yang terdiri dari SPNN03240404, SPN12250103, FR0097, FR0100, FR0101, dan FR0102.
Menurut pandangan Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan, tingkat antusiasme yang tinggi dari para investor untuk mengakuisisi SUN dapat dikaitkan kepada antisipasi penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), pada kuartal pertama tahun ini. Dari perspektif internal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang berhasil mencatat defisit lebih rendah dari targetnya, memberikan sentimen positif yang memacu partisipasi investor.
“Kinerja APBN tahun 2023 yang solid dengan realisasi defisit sebesar 1,65% dari PDB dan tingkat inflasi bulan Desember 2023 yang terjaga, menjadi katalis positif lelang SUN hari ini,” ucap Deni (03/01/2023), dilansir dari kompas.com.
Pada saat yang bersamaan, proses lelang berhasil mencapai penawaran sebesar Rp 39,8 triliun, menciptakan perbandingan sebesar 1,59 kali dari target indikatif yang telah diumumkan. Tercatat, minat investor tertinggi tertuju pada seri SUN dengan tenor 5 dan 10 tahun. Deni menjelaskan bahwa pada awal tahun ini, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri cukup stabil. Stabilitas ini menyebabkan penurunan Weighted Average Yield (WAY) dari obligasi negara yang berhasil dimenangkan dalam lelang SUN.
“Kondisi pasar SBN domestik yang relatif stabil pada awal tahun ini mendorong penurunan WAY obligasi negara yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini sebesar 3 sampai dengan 12 bps dari level WAY obligasi negara yang dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya,” kata Deni, dikutip dari kompas.com.
Pada Bursa Efek Indonesia, SUN memuat pengakuan utang yang dijamin negara. Pembelian SUN menjadi salah satu investasi yang aman. Dilansir dari OCBC NISP, invetasi SUN berisiko rendah dan mempunyai untung dalam pasar sekunder. Pasal 1 angka 1 UU 24/2002 menerangkan SUN adalah surat yang dijamin pembayarannya oleh negara sesuai masanya.
Selain sebagai investasi, SUN juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena pendapatan penjualan SUN dapat menjadi penambah APBN. Selain itu, menurut Normasyhuri, dkk (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam” menyatakan SUN menjadi penutup kekurangan APBN sehingga perekonomian tetap berjalan untuk mensejahterakan rakyat.
Pemerintah juga memberikan respon positif dalam penerbitan dan penjualan SUN. Selain itu, pemerintah juga menjual SUN kepada investor lokal dan asing. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, pemerintah sekarang lebih waspada dalam menawarkan SUN kepada investor asing. Investor lokal tetap prioritas pemerintah, agar anggaran belanja sebagai roda perekonomian bertambah.
Regulasi dan mekanisme penerbitan SUN diatur dalam UU SUN Nomor 24 Tahun 2002. Penerbitan SUN dilakukan oleh Menteri Keuangan, termasuk pembuatan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah memiliki wewenang untuk membayar kewajiban yang timbul secara penuh dan tepat waktu. Bagi masyarakat yang tertarik untuk membeli SUN, dapat memperolehnya di pasar perdana maupun pasar sekunder. Saat ini, SUN juga dapat dibeli secara online. Berikut syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
- Telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau pendaftaran Midisi pada perusahaan efek.
- Membuat Single Investor Identification dan rekening Surat Berharga.
- Melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik sesuai dengan memo info.
Reporter : Hana Sasmitaning
Editor : Amanda Putri
